1. PETITUM

Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025.
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).