Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 100.3.3.2/6/BKPSDM/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Keputusan Badan Pertimbangan ASN (BPASN) Nomor 152/KPTS/BPASN/2025 Tanggal 27 November 2025, yang menguatkan Keputusan Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat seperti sediakala;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).